Follow Instagram penulis : @bayupradikto // Imajinasi lebih penting daripada ilmu pengetahuan (Einstein) // Kita tidak selalu bisa membangun masa depan untuk generasi muda, tapi kita dapat membangun generasi muda untuk masa depan (F.D. Roosevelt) // Apa guna kita memiliki sekian ratus ribu alumni sekolah yang cerdas, tetapi massa rakyat dibiarkan bodoh. Segeralah kaum sekolah itu pasti akan menjadi penjajah rakyat dengan modal kepintaran mereka (Paulo Freire).

Selasa, 19 Juli 2016

Peran Pendidikan Non Formal dalam Out of School Children Initiative (Program UNICEF) di Indonesia



Deskripsi Lembaga UNICEF
UNICEF awalnya merupakan singkatan dari United Nations International Childrens Emergency Fund (1946). Awal terbentuknya UNICEF dimulai ketika Perang Dunia II berakhir, PBB mulai mempromosikan perdamaian dunia. Hal tersebut karena banyak pemimpin PBB dari seluruh dunia khawatir tentang anak-anak di Eropa. Para delegasi untuk PBB menyiapkan dana sementara yang disebut Dana Darurat  PBB Internasional Anak. Dana UNICEF tersebut telah digunakan untuk mengatasi kendala kemiskinan, kekerasan, penyakit dan diskriminasi terjadi terhadap anak diseluruh dunia. Tantangan terbesar UNICEF pada saat itu adalah membantu anak-anak yang hidupnya telah hancur akibat perang dunia II. Selama ini UNICEF telah menjadi kekuatan untuk seluruh anak diseluruh dunia. UNICEF memiliki otoritas global untuk mempengaruhi para pengambil keputusan. Pada tahun 1953, organisasi ini mengganti nama menjadi United Nationals Children’s Fund.[1]
Atas dasar rasa kemanusiaan dan peduli terhadap anak-anak secara global, Unicef mengembangkan pergerakannya keseluruh belahan dunia seperti Afrika, Amerika, Timur Tengah dan Asia . Secara umum Unicef merupakan organisasi yang membantu anak-anak dalam mendapatkan perhatian dan perawatan yang dibutuhkan ketika mereka kecil karena tanpa didasari perhatian dan kasih sayang, seseorang anak dapat mengalami keterbelakangan mental dan moral.
1.        Fungsi UNICEF
Sebagai salah satu organisasi kemanusiaan yang berada di bawah naungan PBB yang peduli terhadap masalah anak-anak.UNICEF menjalankan fungsi-fungsi antara lain[2] :
a.   Memberi arahan dan alternatif pemecahan bagi negara-negara yang menghadapi masalah tentang anak-anak.
b.     Memberi advice dan bantuan bagi rencana dan penerapan usaha- usaha kesejahteraan anak.
c.      Mendukung latihan-latihan bagi para pekerja sosial Unicef di seluruh negara.
d.  Mengkoordinasi proyek-proyek bantuan dalam skala kecil untuk melakukan metode yang lebih baik.
e.      Mengorganisasikan proyek-proyek yang lebih luas.
f.   Bekerjasama dengan partner internasional untuk memberi bantuan eksternal bagi negara yang membutuhkan.
2.        Misi UNICEF
Adapun misi dari organisasi UNICEF, antara lain[3]:
a.      Mempertahankan hak-hak anak dan menuntut adanya kesetaraan gender serta etika dimata dunia.
b.  Menegaskan bahwa kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan anak adalah tujuan pembangunan universal yang berguna untuk memajukan hidup dari insan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, Unicef banyak memberikan perhatian terhadap permasalahan pendidikan anak didunia sekalipun.
c.     Memobilisasi sumber daya antara kemauan pemerintah dan negara, khususnya kemauan dari negara berkembang.
d.  Memberikan komitmen penuh untuk memastikan perlindungan khusus bagi    anak-anak yang dirugikan oleh peperangan, kemiskinan, cacat, korban bencana alam, dan segala bentuk kekerasan serta eksploitasi terhadap anak-anak.
e.  Melalui konvensi hak anak juga menegaskan hak-hak anak sebagai prinsip etik dan standar internasional terhadap prilaku anak-anak, UNICEF juga menegaskan bahwa kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan anak-anak merupakan pembangunan individu yang menjadi bagian integral dari kemampuan manusia itu sendiri.
3.        Tujuan UNICEF
Sebagai organisasi bentukan PBB setelah Perang Dunia II, UNICEF memiliki tujuan utama yaitu untuk memberikan perawatan kesehatan yang layak dan makanan untuk anak-anak dan perempuan di dunia. Dari tujuan utama tersebut Unicef memiliki fungsi yaitu penyediaan Infrastruktur pendidikan dasar untuk dunia, meningkatkan tingkat anak hidup di negara berkembang, kesetaraan jender melalui pendidikan bagi anak perempuan, perlindungan anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan, melindungi dan advokasi hak anak Imunisasi bayi dari berbagai penyakit. Penyediaan gizi yang memadai dan air minum yang aman untuk anak-anak.
Secara lebih detail, UNICEF merumuskan tujuannya, yaitu[4]:
a.  Menjunjung tinggi tingkat kesejahteraan anak diseluruh dunia yaitu kondisi dimana setiap anak memperoleh hak-hak mereka seperti yang sudah dijelaskan dalam Deklarasi Hak Anak pada tahun 1959 dan mereka berhak untuk mendapatkan segala sesuatu yang mereka butuhkan demi pembangunan nasional di tiap-tiap negara.
b. Memberikan perhatian pada perkembangan anak terutama di negara berkembang, dimana menekankan kepada pemerintah negara berkembang harus memiliki kebijakan jangka panjang bagi anak-anak dan kaum muda di negaranya untuk meningkatkan kondisi anak-anak yang harus didukung dengan strategi pembangunan internasional.
c.    Memberikan perhatian yang lebih besar pada kebutuhan- kebutuhan dasar anak agar mereka dapat mencapai potensi yang maksimal terutama pada anak-anak yang berada dalam kondisi sosial ekonomi yang kurang memadai, bencana alam, atau korban dari kebijakan domestik yang diberlakukan, serta bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik dan mental.
d.  Pengalaman UNICEF dalam menyusun kebijakan dan program-programm yang terkait dengan anak-anak dapat berguna dalam proses penyusunan target dan prinsip global bidang ekonomi dan sosial, serta dalam menyiapkan strategi-strategi pembangunan.
e.    Dapat merealisasikan hak anak dan perempuan didunia sebagaimana tercantum dalam Convention of the Rights of Children (CRC) dan Convention on Elimination of all forms of Discriminations Against Women (CEDAW).

1.        Out of School Children Initiative (OOSCI)
A.       Kajian Program yang Dikembangkan
Merupakan suatu program yang inisiatif melibatkan kemitraan antara UNICEF dan institut UNESCO untuk mendukung kemitraan pendidikan secara global. Ini telah berlangsung lebih di 50 negara untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki akses pendidikan yang baik dan mampu menyelesaikan pendidikan dasar. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mengurangi jumlah anak yang tidak sekolah di seluruh dunia dengan cara :
·     Mengembangkan profil rinci dari anak-anak sekolah, anak-anak di sekolah yang beresiko putus sekolah dan anak-anak yang tidak sekolah.
·     Menilai hambatan yang mendasari yang menyebabkan anak-anak tidak mengenyam pendidikan dasar
·     Memberikan saran kebijakan yang inovatif dan strategis yang dapat membawa  ke sekolah dan memelihara mereka disana.
OOSCI bertujuan untuk mendukung negara-negera dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan menganalisis anak yang tidak sekolah dan anak-anak yang beresiko putus sekolah dengan menggunakan metode statistik inovatif untuk mengembangkan profil dan data yang komprehensif. Dalam  hal ini, UNESCO dan UNICEF percaya bahwa untuk menyediakan pendidikan dasar bagi setiap anak, kebijakan yang lahir harus sebagian besar fokus pada anak-anak terpinggirkan sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan.  Untuk melakukan hal ini, pemerintah disetiap negara memerlukan informasi yang kuat terkait anak-anak yang putus sekolah dan tidak berpendidikan dasar, dimana mereka hidup, apakah mereka pernah sekolah dan bagaimana masa depan mereka menjadi lebih baik.
Sejak tahun 2000, sebuah kemajuan yang dibuat untuk mengakses pendidikan dasar merupakan hak asasi menusia yang paling mendasar. Hal ini tertuang dalam tujuan pembangunan milenium dan pendidikan untuk semua (Education for all). Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk memperluas sistem pendidikan, dengan jalan membangun sekolah lebih banyak dan pemerataan penempatan guru, dihapuskannya biaya sekolah yang memberatkan yang semuanya untuk memastikan semua anak-anak menyelesaikan pendidikan dasar.
Menurut studi yang dilakukan oleh UNICEF terkait dengan Out Of School Children Initiative menganalisa data dan memberikan rekomendasi terkait hambatan-hambatan untuk pendidikan di semua negara, ternyata yang paling sesuai adalah dengan pendekatan konteks lokal[5]. Dengan berbekal data dan bukti yang akurat, maka pendekatan dapat memfokuskan diri pada ekuitas yang memungkinkan pemerintah untuk membuat perubahan yang ditargetkan dalam kebijakan dan strategi untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam meningkatkan jumlah anak yang mendapatkan pendidikan dasar di sekolah. Selain itu, dari hasil studi yang ada diperkuat oleh kemitraan, instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi-organisasi internasional seperti United Kingdom Departement for International Development (DFID)/Departemen Pembangunan Internasional Inggris dan bank dunia.
OOSCI membagi kelompok-kelompok anak yang termasuk pada kajiannya dalam lima dimensi, yaitu :
1)        Anak-anak usia pra sekolah dasar yang tidak pada pra sekolah dasar
2)        Anak-anak usia sekolah dasar yang tidak sekolah di sekolah menengah dan sekolah dasar
3)     Anak-anak usia sekolah menengah pertama yang tidakada di sekolah dasar dan sekolah menengah
4)        Anak-anak di sekolah dasar tetapi beresiko putus sekolah
5)        Anak-anak di sekolah menengah pertama tetapi beresiko putus sekolah.
Gambar 1
The Five Dimensions of Exclusion (5DE)
Dalam studi OOSCI, menerapkan delapan langkah yang diperlukan untuk menghasilkan analisis kuantitatif. Berikut  langkah-langkahnya :
1)        Membuat sebuah inventaris dari negara (data anak yang sekolah dan tidak sekolah)
2)       Melakukan penilaian kualitas data untuk mengenali sumber-sumber kekeliruan potensial dan kesenjangan.
3)   Menghitung indikator di masing-masing dimensi (5DE) dan menyelesaikan tabel data mengunakan metodologi indikator standar dan alat bantu hidung data.
4)        Melakukan penerapan analisis untuk menentukan individu dan keluarga dari ciri-ciri anak-anak di masing-masing negera sesuai 5DE.
5)        Menganalisa sumber penyebab anak-anak yang berada di dalam dan diluar sistem pendidikan dan mengenali dimana letak kelehan sistem tersebut disuatu negara.
6)        Memiliki data mengenai gaps dan batasan yang jelas
7)    Mengembangkan data dan analisa untuk memberikan rekomendasi dan intervensi yang menerangkan bahwa anak-anak di masing-masing 5DE mendapat pendidikan yang selayaknya.
B.       Layanan Pendidikan Non Formal dan Infomal yang Diselenggarakan
Model 5DE yang diterapkan pada OOSCI menyediakan sebuah gambaran yang statis pada titik tertentu, waktu tertentu, lokasi tertentu dan keadaan tertentu. Ada alternatif yg ditawarkan bila pendidikan sekolah tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena alasan berbagai macam hal. UNICEF memberikan alternatif pendidikan non formal dalam model 5DE[6].
Menurut definisi yang ditulis dalam International Standar Classification of Education (ISCED) tahun 2011, mendefinisikan bahwa pendidikan formal adalah, “education that is institutionalised, intentional and planned through public organizations and recognised private bodies, and – in (its) totality – constitute(s) the formal education system of a country. Formal education programmes are thus recognised as such by the relevant national education or equivalent authorities, e.g. any other institution in cooperation with the national or sub-national education authorities.” Maksudnya bahwa pendidikan formal adalah pendidikan yang dilembagakan, yang sengaja dan direncanakan oleh organisasi publik atau pemerintah yang diakui dan keseluruhan yang mencakup sistem pendidikan formal suatu negara. Program-program pendidikan formal yang dikenal secara nasional dan relevan yang diakui pihak berwenang atau setara dengan pendidikan di lembaga lain dalam kerjasama dengan nasional dan sub nasional yang berwenang dalam pendidikan.
Sedangkan pendidikan non formal adalah : “education that is institutionalised, intentional and planned by an education provider. The defining characteristic of non-formal education is that it is an addition, alternative and/or complement to formal education within the process of the lifelong learning of individuals. It is often provide to guarantee  the right of access to education for all. (...) Non-formal education mostly leads to qualifications that are not recognised as formal or equivalent to formal qualifications by the relevant national or sub-national education authorities or to no qualifications at all.” Maksudnya bahwa pendidikan non formal adalah pendidikan yang dilembagakan, yang disengaja dan direncanakan oleh penyelenggara pendidikan. Karakteristik pendidikan non formal adalah bahwa ia merupakan tambahan, dan/atau alternatif melengkapi pendidikan formal dalam proses belajar individu. Hal ini disediakan untuk menjamin hak akses pendidikan untuk semua. Pendidikan non fomal apabila kualifikasinya ingin diakui setara dengan pendidikan formal harus memenuhi persyaratan yang relevan oleh nasional atau sub nasional oleh pihak yang berwenang dalam pendidikan.
Dalam konteks OOSCI, anak-anak dan remaja yang berpartisipasi dalam pendidikan non formal yang dianggap bagian dari sekolah, namun kelayakan yang didapat dari program tersebut harus diakui setara oleh otoritas kualifikasi nasional. Namun kualifikasi dalam pendidikan non formal yang tidak sama dengan pendidikan formal berbeda dari paparan diatas, karena tidak sama untuk semua dan harus dilaporkan secara terpisah ketika nantinya data anak-anak yang sekolah akan dianalisis.
Tebel berikut menjelaskan inti dari jenis kegiatan pendidikan non formal yang berhubungan dengan kelompok 5DE[7]:

No.
Kegiatan
Keterangan
1
Pendidikan Anak Usia Dini : layanan peduli pendidikan untuk anak-anak yang kelahirannya memasuki usia pendidikan dasar, yang telah ditentukan oleh negara.
Di sekolah
Hanya untuk anak-anak usia pra sekolah dasar.
2
Melek Huruf : diselenggarakan terutama untuk memberikan kemampuan mengenal, memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi dan menghitung, dengan menggunakan gambar cetak dan bahan-bahan tertulis yang dikaitkan dengan konteks yang berbeda-beda.
Tidak di sekolah
Termasuk dalam dimensi 1, 2 dan 3 tergantung pada usia peserta didik.
3
Sekolah kesetaraan : diperuntukan bagi anak-anak yang terorganisir dan kaum muda yang tidak memiliki akses atau drop dari sekolah dasar formal/Basic Education; biasanya bertujuan untuk menyediakan sebuah layanan untuk pendidikan dasar, serta layanan utama untuk anak-anak dan kaum muda yang akan melanjutkan dalam sistem formal jika berhasil menyelesaikan program.
Di sekolah
4
Pelatihan Kecakapan Hidup : program dan kegiatan diatur untuk memberikan kemampuan dan fungsi yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya kesehatan dan kebersihan diri, pencegahan HIV/AIDS.
Tidak di sekolah
Termasuk dimensi dalam 1, 2 dan 3 tergantung pada usia peserta didik.
5
Pelatihan kejuruan non formal : pelatihan-pelatihan dalam mengahasilkan pendapatan atas layanan produktif dan kejuruan. Hal ini dapat dirujuk sebagai sumber mata pencaharian dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan pendapatan
Tidak di sekolah
Termasuk dimensi dalam 1, 2 dan 3 tergantung pada usia peserta didik.
6
Pembangunan pedesaan : pendidikan, pelatihan dan layanan khusus yang dilakukan di masyarakat pedesaan terutama untuk mendukung pembangunan dengan meningkatkan produk dan praktik pertanian, peternakan dan pengelolaan sumber daya alam, misalnya tanah, air dan hutan.
Tidak di sekolah
Termasuk dimensi dalam 1, 2 dan 3 tergantung pada usia peserta didik.
7
Pendidikan pengembangan profesional : pendidikan lanjutan dan peluang pelatihan untuk para peserta didik yang memperoleh pendidikan tingkat tertentu;
dapat berupa kursus khusus seperti komputer dan pelatihan bahasa

Tidak di sekolah
Termasuk dimensi dalam 1, 2 dan 3 tergantung pada usia peserta didik.
8
Pendidikan Agama : yaitu yang diselenggarakan khusus belajar atau mengkaji tentang agama yang diselenggarakan di gereja-gereja, masjid, kuil, rumah ibadah dan tempat-tempat ibadah lainnya.
Tidak di sekolah
Kecuali kurikulum serupa dengan sekolah-sekolah yang diakui dalam sistem pendidikan nasional setara dengan pendidikan formal.
9
Pendidikan tradisional/budaya ; budaya tradisional atau kegiatan masyarakat adat
Tidak di sekolah
Termasuk dimensi dalam 1, 2 dan 3 tergantung pada usia peserta didik.

Itulah beberapa jenis kegiatan yang menjadi panduan dan batasan pendidikan non formal yang berkaitan dengan kelompok 5DE. Dari tabel tersebut ada yang dilaksanakan di lingkungan sekolah dan ada yang dilaksanakan tidak di lingkungan sekolah. Yang dilaksanakan tidak dilaksanakan di lingkungan sekolah erat kaitannya dengan pendidikan non formal.
C.       Implementasi Program tersebut di Indonesia
Deklarasi dunia tentang pendidikan untuk semua (education for all) yang mana mengajak kepada bangsa-bangsa di dunia termasuk di dalamnya bangsa Indonesia, untuk meningkatkan pengetahuan dasar bangsanya. Ajakan tersebut bagi bangsa Indonesia bukan merupakan hal baru, sebab upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa telah dinyatakan secara tegas pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut lebih ditegaskan lagi dalam Undang-Undang No.2 Th.1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.20 Th.2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalamnya tersirat adanya kewajiban belajar bagi semua rakyat Indonesia. Bahkan konsep wajib belajar di Indonesia sudah dicanangkan sejak tahun 1950 melalui Undang-Undang No.4 Th.1950. Akan tetapi secara formal pelaksanaan wajib belajar baru dimulai tahun 1984.
Jika kita merujuk pada kondisi saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih turut mewarnai pemikiran tentang kebutuhan pendidikan dasar bagi suatu bangsa, jika bangsa itu ingin maju. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan berarti meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu menyerap dan memanfaatkan berbagai informasi.
Dalam kaitan dengan pelaksanaan Wajar Dikdas 9 tahun, kedudukan Wajar SD 6 tahun sangatlah strategis. Pada saat ini partisipasi anak usia SD sudah mencapai 95% dengan angka putus sekolah sekitar 3% per tahun dan angka bertahan (retention rate) sampai kelas VI mencapai 80%. Ini berarti bahwa 5% anak yang putus sekolah sebelum kelas IV adalah calon penduduk buta huruf (bila tidak ditanggulangi). Sedangkan 20% anak yang tidak sampai kelas VI adalah yang tidak akan dapat mengikuti pendidikan SLTP. Dengan telah dicapainya angka persentasi 95% bagi partisipasi anak usia SD, maka arah kebijakan wajib belajar pendidikan dasar di Indonesia mulai bergeser dari jenjang sekolah dasar (SD/MI) ke jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama (SMP/MTs).
Tujuan yang ingin dicapai dalam program wajib pendidikan dasar 9 tahun adalah sebagai berikut :
Gambar 2
Tujuan wajib belajar pendidikan dasar

Untuk menunjang realisasi wajib belajar pendidikan dasar tersebut, berbagai model pengelolaan pembelajaran telah dicoba diperkenalkan bahkan dilaksanakan, antara lain: cara belajar siswa aktif (CBSA), manajemen berbasis sekolah (MBS), kurikulum berbasis kompetensi (KBK), pendidikan kecakapan hidup (life skill), manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS), belajar yang dipercepat (accelerated learning), dan masih ada beberapa lagi. Pembelajaran berbasis kompetensi sarat dengan aktivitas siswa dalam belajar dan berlatih. Mereka melakukan proses penguasaan dan pemilikan konsep-konsep kunci keilmuan dan atau tema-tema esensial, sehingga menjadi kompetensi dasar, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan.
Jika kita berbicara masalah model yang tepat digunakan untuk mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar sebenarnya memang menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Jika pada pendidikan formal atau pendidikan di sekolah berkembang dari teori belajar yang disebut paedagogi yang berarti seni dan pengetahuan membimbing anak. teori belajar lain yaitu andragogi yang berarti seni dan pengetahuan membelajarkan orang dewasa. Namun, oleh karena orang dewasa merupakan individu yang memiliki identitas diri (sense of identity) dan men- garahkan serta menggerakkan diri sendiri (self directed, self motivated), maka andragogi lebih me- mentingkan kegiatan belajarnya peserta didik bukan mengajarnya guru. Paedagogi mengutamakan model isi (content model) sedangkan andragogi mengutamakan model proses (Kuntoro, 1983)[8]. Dalam rangka mengarahkan diri sendiri, orang menggunakan pengalaman belajarnya, menetapkan sendiri kesiapan untuk belajar, dan mengorganisasikan kegiatan belajarnya (self directed learning) (Knowles, 1985). Proses itu berkembang lamban dari anak-anak sampai praremaja dan selanjutnya berkembang cepat dalam masa remaja sampai dewasa. Selain paedagogi dan andragogi ada konsep pendidikan seumur hidup (life long education). Implikasi konsep ini ialah bahwa pendidikan tidak hanya merupakan proses yang terjadi di sekolah, melainkan juga di dalam keluarga dan masyarakat, serta berlangsung sepanjang hidup manusia.
Pendidikan nonformal lebih banyak berbicara dan berbuat dari segi realita hidup dan ke- hidupan masyarakat. Perhatiannya lebih terpusat pada usaha-usaha untuk membantu terwujudnya proses pembelajaran di masyarakat. Dalam konteks ini orientasi pendidikan nonformal lebih menekankan pada tujuan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk menghadapi permasalahan di lingkungannya, kemudian mencari upaya yang tepat untuk memecahkannya sehingga masyarakat dapat memperbaiki hakikat dan harkat hidupnya. Dengan demikian pendidikan nonformal merupakan bagian dari relung-relung kehidupan masyarakat yang akan dicari dan diharapkan peran sertanya dalam memajukan kehidupan di masyarakat, dengan memiliki trade mark tersendiri yang membedakan dari jalur pendidikan yang lain.
Hal itu sesuai dengan visi pendidikan nonformal yang mencanangkan terwujudnya warga masyarakat cerdas, terampil, mandiri, berdaya saing, dan genar belajar. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkanlah misi pendidikan nonformal sebagai berikut: (a) perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini; (b) perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar luar sekolah; (c) perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan keterampilan masyara- kat; (d) perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan keterampilan bagi perempuan (Sihombing, 2000)[9].
Pendidikan nonformal sebagai salah satu jalur pendidikan di samping pendidikan formal (pendidikan di sekolah) dan pendidikan in-formal (pendidikan di keluarga), mempunyai satuan-satuan pendidikan yang beragam. Jalur pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Fungsi pendidikan nonformal mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
Secara substansial pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditunjuk untuk mengembangkan kemampuan peserta didik (pasal 26 UU No.20 Th.2003). Kebutuhan akan pendidikan seperti itu disalurkan melalui program-program pendidikan nonformal, antara lain: Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (Play Group), Keaksaraan Fungsional (KF), Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SLTP, Kejar Paket C setara SLTA, Kepramukaan, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Kewa- nitaan, Kursus-kursus Keterampilan/Kejuruan, Permagangan, Kejar Usaha, dan Pemberdayaan Ekonomi Desa. Dengan demikian cakupan umur warga belajar dalam pendidikan nonformal mulai dari pra sekolah (sebelum taman kanak-kanak yang dalam UU No.20 Th.2003 menjadi jalur pendidikan formal),  hingga berusia tua.
Walau menghadapi berbagai kendala, program Wajar Dikdas 9 tahun harus mencapai sasaran partisipasi anak usia 13-15 tahun diatas 85% pada akhir tahun 2003 bersamaan dengan masuknya Indonesia dalam pasar bebas Asean. Karena itu pemerintah bersama seluruh masyarakat dituntut untuk mencari berbagai jalan keluar agar sebanyak mungkin anak usia sekolah 7-15 tahun dapat memperoleh pendidikan dasar 9 tahun. Di tahun 2004 ternyata telah dicapai hasil wajib belajar yang menggembirakan, yaitu untuk jenjang sekolah dasar (SD) usia 7-12 tahun telah mencapai partisipasi sebesar 95%. Dalam kaitan inilah prioritas pelaksanaan wajib belajar lebih diarahkan ke jenjang SLTP, maka dikembangkan program Paket B setara SLTP sebagai pendukung terlaksa- nanya Wajar Dikdas 9 tahun.
Untuk mencapai target menyukseskan Wajar Dikdas 9 tahun, berbagai model pembelajaran di sekolah dicoba diterapkan seperti telah diuraikan di muka, antara lain CBSA, MBS, KBK, MPMBS, dan akhir-akhir ini muncul konsep belajar yang dipercepat (Accelerated Learning). Semua model/program pembelajaran itu merupakan model pembelajaran pembaharuan yang menekankan pada belajar berbasis kehidupan manusia secara alamiah dengan mengurangi sifat mekanistik, dan berupaya memanusiakan siswa dalam proses pembelajaran, serta menempatkan siswa sebagai pusat (student centered) dalam sistem pembelajaran.
Dari program-program pendidikan nonformal seperti diuraikan di atas, terdapat dua pro- gram yang sangat terkait dengan program wajib belajar pendidikan dasar, yaitu Kejar Paket A setara SD dan Kejar Paket B setara SLTP. Namun implementasi program-program tersebut bukan tidak menghadapi kendala.  Meskipun secara keseluruhan angka masuk sekolah dasar cukup tinggi, sebuah kajian tentang Anak Putus Sekolah yang dilakukan bersama oleh Kementerian Pendidikan, UNESCO, dan UNICEF di tahun 2011[10] menunjukkan bahwa 2,5 juta anak usia 7-15 tahun masih tidak bersekolah, dimana kebanyakan dari mereka putus sekolah sewaktu masa transisi dari SD ke SMP. Di tahun 2012, UNICEF bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan mitra lain, memusatkan perhatiannya pada pengembangan kerangka lingkungan kebijakan yang tepat untuk membawa anak-anak itu kembali ke sekolah. Ini dicapai dengan melakukan analisis tentang kesenjangan, hambatan, dan sumbatan dalam akses pendidikan. Pekerjaan analisis ini membantu otoritas pendidikan setempat untuk mengembangakan kebijakan pendidikan yang fokus pada kesetaraan dan rencana strategis pendidikan di tingkat kabupaten, serta meningkatkan komitemen pemerintah pusat untuk menentaskan angka putus sekolah.
Mengutip dari jurnal Gitoasmoro (2005)[11], maka secara konseptual penanganan wajib belajar pendidikan dasar dapat digambarkan sebagai berikut :